Melawi Defisit Pegawai

50
BANTENG GARUK SK : Penyerahan SK pensiun hasil verifikasi penyesuaian ijazah nota persetujuan kenaikan pangkat dan beberapa permasalahan kenaikan pangkat dan pensiun oleh Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Bupati Melawi.

Tiap tahun jumlah pensiunan PNS tinggi. Sementara tidak ada penambahan jumlah pegawai, karena adanya moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal itu membuat jumlah PNS di Melawi defisit. Salah satu solusinya adalah pengangkatan tenaga kontrak daerah.

DEDY HERMAWAN, Nanga Pinoh.

KEPALA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Melawi, Paulus mengatakan terkait masalah pengangkatan tenaga kontrak daerah masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat, yang jadi prioritas adalah tenaga kontrak yang sudah masuk dalam database kategori II. “Sudah banyak pihak yang memperjuangkan itu, termasuk Ketua DPRD Melawi juga, dan kita sangat  berterima kasih, karena sekarang  Melawi betul-betul defisit pegawai,” ungkapnya, Selasa (27/2).

Dikatakan Paulus, bayangkan untuk tenaga fungsional dan struktural saja, jumlah pegawai di Melawi hanya kurang lebih 1000, sementara jabatan distruktural saja ada 500 lebih. Bahkan jumlah staf jauh lebih sedikit dari pada jumlah pejabatnya. “Nah logikanya ada pejabat yang tidak punya staf. Itu semua akibat dari lamanya tidak ada penerimaan CPNS,” ujarnya.

Sementara itu di satu sisi, pegawai yang pensiun terus menerus  dan tidak bisa dihentikan. Bahkan setiap tahunnya pegawai yang pensiun kurang lebih mencapai 70 hingga 80 orang. “Mudah-mudahan dengan usulan kita tahun 2018 ini, rencana informasinya ada penerimaan CPNS. Kami sudah mengusulkan cukup banyak yakni sebanyak 600. Yang terbesar adalah guru, tenaga kesehatan dan fungsional tertentu,” ucapnya.

Paulus juga berharap mudah-mudahan usulan formasi CPNS dari Kabupaten Melawi ada jawaban dari pusat, dalam hal ini dari Menpan terkait berapa jumlah yang disetujuai. Kalau memang sudah, dia berharap bahwa akan ada tindaklanjutnya. Proses lanjut penerimaannya yang dilaksanakan di daerah,  karena itu formasi daerah.

 

Menurut Paulus, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemda Melawi kurang lebih sebanyak 3600 orang. Dari jumlah tersebut 2000 tenaga guru, 600 tenaga kesehatan dan 1000 tenaga teknis.  Belum lagi banyak yang pensiun tiap tahunya. “Karena jumlah pegawai sekarang yang masih kurang, maka kita membutuhkan tambahan pegawai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN), Istati Atidah saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Manajemen Kepegawaian di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, Selasa (27/2) kemarin mengatakan kekurangan pegawai ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Melawi, namun hampir terjadi di seluruh daerah.

Ditambah lagi dengan adanya program pemerintah moratorium CPNS, kecuali tenaga guru dan kesehatan. Diperparah lagi dengan adanya pensiunan secara besar-besaran hingga tahun 2020 mendatang. Sehingga ditahun 2020 nanti akan menjadi titik terendah jumlah PNS. “Pada tahun 1985 dan 1988 merupakan penerimaan PNS terbesar. Sehingga pada tahun 2018, 2019 dan 2020 banyak PNS yang pensiun,” ucapnya. (*/ editor: budi yanto)