Netralitas TNI Tak Bisa Ditawar

35
Mayor Jenderal Achmad Supriyadi, Pangdam XII/Tpr
Mayor Jenderal Achmad Supriyadi, Pangdam XII/Tpr

Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak telah dimulai. Di Kalbar digelar pilgub serta sejumlah kabupaten dan kota lainnya juga menggelar pemilihan bupati maupun walikota. Netralitas aparat menjadi keharusan dalam pesta demokrasi.

DINA MARIANA, Sekadau

PANGDAM XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi menegaskan, netralitas TNI tidak bisa ditawar-tawar. Untuk itu, Supriyadi meminta jajaran TNI dan Polri harus netral menjaga pelaksanaan pesta demokrasi.

“Kalau ada yang tidak netrral itu pasti oknum, bukan institusi. Netralitas TNI tidak bisa ditawar,” ujarnya ditemui usai peresmian Makoramil Nanga Mahap, Selasa (27/2).

Jenderal bintang dua itu mengatakan, pilkada merupakan pesta rakyat yang seharusnya dilaksanakan dengan aman dan damai. Netralitas aparat menjadi keharusan dalam menjaga pelaksanaan pesta demokrasi. “Hingga TNI, Polri mampu mengantar rakyat melaksanakan pestanya dengan baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, akan ada sanksi bagi anggotanya yang tidak netral. Untuk itu, ia juga meminta masyarakat melaporkan bila ditemukan ada jajaranya yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu mendatang.

“Sanksinya bisa berupa administrasi. Apabila pelanggarannya berat mau tidak mau akan dihentikan dari dinas, akan dilihat dari pelanggarannya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Tahun politik, kata dia, merupakan masa kritis yang harus dilewati. “Masyarakat jangan terprovokasi. Mari jaga keamanan dan laksanakan pilkada dengan aman dan tertib,” imbaunya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh mengatakan, netralitas aparat sudah menjadi keharusan, termasuk ASN. Ia mengatakan, ASN harus menjaga netralitas selama tahun politik. “Dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, ASN dilarang mendekati partai politik terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala daerah. Bahkan dalam bermedia sosial, ASN harus netral.

“Dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online,” kata dia.

“Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik, dilarang foto bersama bakal calon kepala daerah serta dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepalad aerah yang atau tanpa menggunakan atribut partai politik,” timpalnya.

Nur Soleh mengatakan, pelanggaran netralitas ASN akan diberi sanksi administratif dan sanksi hukuman disiplin. “Mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” pungkasnya. (*/ editor: budi yanto)