Ketidakhadiran Bupati Dipertanyakan, Rapat Paripurna Diskor Sementara

25

 

SINTANG—Ketidakhadiran bupati dan wakil bupati Sintang pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pendapatan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018 dipertanyakan. Bahkan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginterupsi pimpinan sidang untuk menunda rapat paripurna.

“Interupsi, pimpinan. Sebelum melanjutkan rapat paripurna, ada beberapa hal yang sudah menjadi kespakatan kami di internal fraksi,” kata Syahroni, juru bicara Fraksi PKB menyela Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward yang memimpin jalannya rapat paripurna.

Tim internal Fraksi PKB mengaku keberatan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pendapatan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018 tidak dihadiri kepala daerah. Baik Bupati Sintang, Jarot Winarno maupun wakilnya, Askiman.

Berdasarkan rapat internal Fraksi PKB, Roni mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk menjadwalkan kembali rapat paripurna sambil menunggu kehadiran bupati atau wakil bupati Sintang.

“Apabila memang tetap dilanjutkan, kami meminta kepada ketua untuk memberikan kesempatan kepada pejabat yang ditunjuk mewakili bupati untuk menjelaskan agar alasan ketidakhadiran kepala daerah pada rapat paripurna,” desak ketua Komisi A di DPRD Kabupaten Sintang ini. “Apabila usulan tadi tidak diakomodir, kami fraksi PKB DPRD Sintang, memilih untuk walk out dan akan mencabut surat pandangan umum fraksi kami.”

Mendengar interupsi dari salah satu Fraksi, Jeffray lantas meminta pandangan dari fraksi lain. Julian Syahri, dari Fraksi Gerindra lalu mengusulkan agar rapat paripurna ditunda untuk sementara. Setelah mendengar sejumlah saran, dari meja pimpinan, Jeffray lalu mengambil keputusan. “Saya ambil keputusan dari meja pimpinan, saya skors selama 3 menit,” kata Jeffray.

Rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pendapatan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018 pagi itu tidak hanya diskor, tapi juga molor dari jadwal. Harusnya, sidang dimulai pada pukul 09.00 WIB, akan tetapi molor hingga satu jam.

Setelah rapat ditunda, para anggota DPRD dan peserta keluar dari ruang sidang. Beberapa ada yang bertahan. Sementara ketua DPRD dan sejumlah fraksi berkumpul di ruang ketua DPRD untuk meminta alasan ketidakhadiran bupati dan wakil bupati Sintang yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Syarifudin. Setelah mendengar alasan atas ketidakhadiran kepala daerah, semua fraksi menyetujui rapat paripurna tetap dilanjutkan dengan pemaparan pandangan fraksi tanpa kehadiran bupati.

Syahroni, juru bicara Fraksi PKB berpendapat ketidakhadiran kepala daerah dalam rapat paripurna memang tidak ada dalam tata tertip yang diatur dalam mekanisme paripurna. Akan tetapi, Fraksi PKB memandang ketidakhadiran bupati dan wakilnya itu tidak elok dari sisi etika kelembagaan.

“Memang tidak ada dalam tatib mengenai kehadiran kepala daerah, kita tidak mau berdebat ke sana. Kami hanya memandang secara umum bagaimana tanggungjawab terkait dengan pembentukan Perda itu (seharusnya) ada bupati dan DPRD, sehinga kehadiran kita lihat etika secara kelembagaan yang hilang. Koordinasi eksekutif dan legislatif harus ada kesimbangan dan harmonisasi,” jelas Roni.

Roni menegaskan jadwal rapat paripurna sudah disusun jauh hari melalui badan musyawarah. “Itu cleare. Final. Kalau ada alasan penting tidak bisa hadir sampaikan (jauh hari). Tapi, sampai rapat paripurna tadi, kami belum menerimanya. Makanya saya interupsi. Kedepan penjadwalan dan agenda itu penting. Kami tidak ingin ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. Tapi ini menjadi pelajaran ke depan,” tegasnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Syarifudin menjelaskan ketidakhadiran pimpinan daerah dalam rapat paripurna pandangan fraksi lantaran sedang menghadiri pertemuan penting di luar daerah.

“Beliau (bupati dan wakil bupati) pimpinan daerah memiliki rutinitas tugas luar biasa. Bupati sekarang jadi narsum di Jerman, sudah lama juga direncanakan. Agenda itu membawa nama baik khususnya kabupaten Sintang. Wakil bupati, sekarang di Kina Balu menghadiri kegiatan ketemenggungan international. Makanya Pak bupati menugaskan saya. Sekda membuka gawai dayak di Sepauk Hulu. Itu juga sudah direncakan sejak lama,”  kata Syarifudin.

Menurut informasi, Bupati Sintang, Jarot Winarno tidak berada di Jerman, seperti yang disebutkan oleh Syarifudin. Jarot diketahui sedang berada di Mountgebouw Uttrecht Leidseweg, Netherlands, Belanda. Dia ditunjuk menjadi salah satu pembicara dalam acara Lounch of the Accountability Framework and GFW.

Sementara Wakil Bupati Sintang, Askiman dan Sekda Yosepha Hasna informasinya menghadiri Gawai di Temenang, kemudian dilanjutkan kegiatan Dayak Borneo di Sabah, Malaysia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jeffray Edward memaklumi ketidakhadiran bupati dan wakil bupati Sintang karena ada agenda penting di luar daerah.

Jeffray menjelaskan, memang pada tataran di tatib tidak disebutkan soal kewajiban siapa yang hadir dalam paripurna, kecuali jika pengambilan keputusan dalam tatib itu diharuskan bupati wajib hadir.

“Memang kalau bicara aturan tidak jadi persoalan, bisa mengutus pejabat. Tetapi, dalam hal kemitraan, ini yang agak kurang ketidakhadiran mereka. Kita maklumi mereka dan kita punya tugas masing-masing. Tetapi ini menjadi perhatian kedepan, supaya memperhatikan tugas tangugnajwab yang harus diutamakan, agar Perda harus diselesaikan tepat waktu. Jangan nanti (kalau Perda terlambat) yang disalahkan dewan. Kita ingin agenda di DPRD tepat waktu, termasuk dalam pembahasan DPRD. Tolong jadi perhatian pemerintah daerah,” tegas Jeffray. (gus)