Ketika Valuasi Ekonomi Masyarakat Adat Lampaui PDRB Sintang

115
Bibit tengkawang terhampar di hutan kaki Bukit Saran yang diusulkan oleh masyarakat Desa Riam Batu untuk mendapatkan pengakuan hutan adat. Bibit tengkawang melimpah ruah, termasuk buahnya ketika musim panen, salah satu komoditas yang belum dilirik.

Dorong Ubah Narasi Pembangunan Hingga Perjuangkan Wilayah Hutan Adat

Hasil valuasi ekonomi Masyarakat Adat Seberuang di Desa Riam Batu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, mengejutkan. Angkanya bahkan melebihi PDRB Kabupaten. Padahal valuasi yang didekati dari hasil air dan hutan lindung yang digunakan untuk PLTMH. Studi ekonomi ini menunjukan bahwa nilai tawar masyarakat adat sangat tinggi bila dihadapkan pada entitias korporasi. Saatnya masyarakat adat dilirik dalam narasi pembangunan.

AGUS PUJIANTO, Sintang

“LISTRIK termurah se-dunia,” kata Miank menyimpulkan. Ungkapan itu mungkin terdengar berlebihan. Tapi, itulah yang dirasakan warga Desa Riam Batu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, setelah menikmati manfaat listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) selama satu tahun terakhir.

Hanya dengan biaya Rp 20 ribu rupiah perbulan, rumah Miank memperoleh distribusi listrik berkapasitas 250 wat. Daya sebesar itu, lebih dari cukup untuk menyalakan peralatan elektronik; termasuk menyaksikan tayangan nan spektakuler berduarsi terlama sepanjang sejarah pertelevisian di Indonesia: Kontes Dangdut.

“Puluhan tahun (sebelum ada PLTMH) pakai pelita. Dompeng hanya segelintir orang yang mampu,” kata Miank mengenang masa-masa pahit hidup tanpa penerangan listrik selama puluhan tahun sebelum adanya PLTMH. Kehadiran listrik murah itu seperti “memerdekakan” masyarakat yang tinggal di kaki Bukit Saran dari malam tanpa penerangan layak. Selama puluhan tahun, Desa Riam Batu belum terpacak tiang listrik PLN—listrik negara baru sampai Desa Melayang Sari berjarak 20 kilo meter dari rumah Miank.

Miank merupakan satu dari ratusan masyarakat yang merasakan manfaat dari energi listrik ramah lingkungan berkah dari kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Bukit Saran. Berkat PLTMH, masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan biaya minyak yang mencapai ratusan ribu perbulan untuk menikmati listrik dalam hitungan jam. Hanya 20 ribu, saja. Listrik menyala. “Kalau pakai genset, perbulan pengeluaran bisa sampai Rp 600 ribu rupiah. Listrik hidup dari jam 6—10 malam,” katanya.

Ada dua unit PLTMH di Desa Riam Batu saat ini yang memanfaatkan sumber air sungai dari Bukit Saran. Dua unit pembangkit listrik energi alam itu diresmikan pada tahun 2018 lalu beserta dua unit pipanisasi air bersih yang juga sudah mengairi ratusan rumah penduduk.

PLTMH Lanjau Tamang memanfaatkan energi potensial jatuhan air dari Sungai Tamang. Aliran sungai dibuat bendungan melintang berjarak 350 meter dari rumah pembangkit dengan ketinggian 40 meter. Asumsinya: semakin tinggi potensial air, semakin besar energi yang dapat diubah menjadi energi listrik dari tiga mesin penggerak yang terdiri dari turbin dan generator.

Dengan kapasitas aliran yang melewati pipa pesat mencapai 200 liter per detik, energi air akan menggerakkan turbin dan generator yang kemudian terkonversi menjadi energi listrik sebesar 21 KW. Daya itu kemudian didistribusikan ke 119 rumah.

Nyala listrik, tergantung debit air di bendungan. Tiga hari dalam satu minggu, ada jadwal penonaktifan PLTMH khusus siang hari. selebihnya, nyala 24 jam. “PLTMH dinonaktifkan untuk mengisi debit air,” kata Damianus Tony.

Tony diamanahi masyarakat sebagai Sekretaris pada Kelompok PLTMH Taman Bersinar. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat untuk menjaga, merawat dan mengoprasikan PLTMH Lanjau Tamang. Selain Tony, ada pula Asau yang dipercaya sebagai ketua kelompok. Mereka berdua dibantu oleh dua orang operator.

Menjadi operator PLTMH, juga bukan perkara mudah. Mereka harus rutin merawat dan memastikan debit air cukup. Jika musim kemarau tiba, para operator lebih banyak menghabiskan waktu di rumah pembangkit untuk menunggu beban puncak.

Para anggota Kelompok Pengelola PLTMH mendapatkan imbal jasa dari iuran bulanan masyarakat. Semua iuran bulanan, akan dikumpulkan ke dalam kas. Masyarakat juga sudah membagi porsi penggunaan uang kas. Prosentasenya: 10 persen untuk oprasional; 40 persen dana cadangan kerusakan berat; 50 persen untuk biaya oprasional operator dan pengelola.

Meski ongkos listrik yang dibebankan sangat murah, namun masih ada juga warga yang nunggak pembayaran. Hal itu berakibat pada molornya pembayaran imbal jasa para operator PLTMH. “Masih ada yang nunggak, padahal Rp 20 ribu sebulan,” aku Tony. “ Kami sudah menerapkan aturan, jika dalam tiga bulan tidak bayar iuran, listrik dimatikan. Tapi konsumen tidak pernah telat sampai tiga bulan. Padahal pengurusnya kerepotan, Kalau mati listrik, hujan badai harus datang,” kata Asoy menimpali.

Selain listrik murah, masyarakat yang berada di Kawasan Lingkar Saran (KLS) juga mendapatkan manfaat air bersih berlimpah dari sumber air yang sama. Pipanisasi air bersih tersambung ke setiap sudut ratusan rumah. Totalnya, ada 192 rumah. Penerima manfaat pipanisasi air bersih juga dibebankan biaya bulanan, yang juga sangat murah. Setiap dusun, nominalnya berbeda, tergantung kesepakatan pengelola. Besaran iuran mulai dari Rp 20—30 ribu rupiah perbulan. Peruntukan uang iuran bulanan digunakan untuk biaya oprasional, juga perawatan.

Saking melimpahnya air bersih dari Bukit Saran, Pemerintah Kabupaten Sintang bahkan menetapkan kawasan tersebut sebagai sumber air baku PDAM Tirta Senentang. Bahkan, saat ini sudah dibangun bendungan di Dusun Lebuk Lantang dengan nilai kontrak Rp 12 miliar lebih.

Awal Juli tahun ini, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 dipusatkan di Kecamatan Tempunak. Desa Riam Batu, termasuk menjadi sasarannya untuk meningkatkan dan membuka jalan akses air bersih.

Tergerak Lindungi Hutan

Desa Riam Batu terletak di lingkar Bukit Saran. Di bawah kaki bukit setinggi 1.741 MDPL itulah, komunitas masyarakat adat Dayak Seberuang tinggal berdampingan selaras dengan alam. Sebagian masyarakat hidupnya bergantung pada sumber daya alam. Adat istiadat, hukum adat hingga kearifan lokal pengelolaan SDA masih dipegang erat hingga kini. Bisa dibilang, masyarakat adat dayak seberuang merupakan penjaga tiga sumber mata air bagi peyangga keberlangsungan pasokan air bersih bagi masyarakat luas.

Cukup sulit menjangkau desa berpenduduk 264 kepala keluarga ini. Letaknya persis di bawah kaki Bukit Saran. Dari ibu kota Kabupaten Sintang, jaraknya sekitar 77 kilo meter. Estimasi waktu tempuh berkisar 3—4 jam. Lama perjalanan tergantung cuaca. Bila musim penghujan, lebih dari lima jam, bahkan bisa bermalam di jalan karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah.

Medan yang paling berat dimulai dari Desa Sungai Kura, menuju Dusun Lebuk Lantang, Desa Riam Batu. Bisa dibilang, ruas jalan ini sangat ekstrem. Lebar jalan sempit. Terjal, dan berbukit. Sangat licin ketika diguyur hujan.

Desa yang terbentuk sejak tahun 2009 hasil pemekaran dari Desa Benua Kencana masuk dalam Kawasan Lingkar Saran (KLS)—kawasan dengan bentang alam yang menjadi hulu dari tiga sungai utama: Sungai Tempunak, Sepauk dan Belimbing, Kabupaten Melawi. Kawasan ini melingkupi delapan desa, satu di antaranya Desa Riam Batu.

Desa berpenduduk 961 jiwa ini terdiri dari tiga dusun: Dusun Mulas, Lanjau, dan Dusun Lebuk Lantang. Dari tiga dusun ini, hanya Dusun Mulas yang belum teraliri listrik PLTMH. Penerangan di dusun ini menggunakan PLTS, juga diesel.

Keberadaan Bukit Saran sangat vital bagi masyarakat adat Seberuang—rumpun Ibanik. Limpahan alamnya menjadi tumpuan hidup masyarakat. Bukit Saran, tidak hanya menjadi sumber makanan penduduk setempat, tapi juga sumber energi listrik ramah lingkungan. Selain itu, bagi masyarakat adat seberuang, Bukit Saran dianggap tempat suci. Masyarakat meyakini, bukit dengan kekayaan alam melimpah ruah itu tempat menetap jiwa-jiwa para leluhur.

Selain kaya akan sumber daya alam, sumber daya lingkungan juga mulai dirasakan masyarakat. kehadiran PLTMH kini mampu memasok kebutuhan listrik untuk menerangi rumah, jalan, fasilitas pemerintahan dan juga fasilitas kesehatan.

“Dengan adanya PLTMH dan pipanisasi air bersih, masyarakat akan termotivasi menjaga lingkungan, agar hutan tidak ditebangai sembarangan. Hutan, ibarat tong-nya air. Kalau sudah tidak ada hutan, tidak ada air. Kalau sedah seperti itu, PLTMH tidak akan beroperasi,” kata ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Sintang, Antonius Antong.

Dari total 5.213 hektare luas wilayah Desa Riam Batu, ada 2.936 hektare luasan kawasan hutan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adat Seberuang. Persoalannya, hutan yang menjadi sumber pangan—termasuk pemukiman, perladangan, kebun dan lahan masyarakat—berada dalam hutan lindung. Dilema ini pula yang menyebabkan tak satupun masyarakat di sana punya sertifikat tanah.

Undang-Undang No 41 tahun 1999 jelas melarang masyarakat mengambil hasil dari hutan lindung. Namun, masyarakat terbebas dari sanksi setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No 32 tahun 2012 tentang hutan adat. Tapi ada syaratnya: Harus memperoleh SK dari Kementrian LHK diawali dengan SK dari bupati.

Masyarakat adat seberuang tentu tidak ingin berhadapan dengan hukum di kemudian hari lantaran mengolah, mengambil dan memanfaatkan hutan yang dilindungi. Keluarnya putusan MK tentang hutan adat diperkuat pula dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2015 tentang  pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat menjadi angin segar bagi masyarakat untuk memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat.

Untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap masyarakat adat, ada lima syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2015. Pertama, adanya sejarah masyarakat adat; Kedua, wilayah adat yang dilampirkan dalam peta; Ketiga hukum adat tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemanfaatan wilayah adat; Keempat, ada harta kekayaan atau benda adat; kelima, ada kelembagaan adat.

Hingga saat ini, syarat untuk mendapatkan SK dari bupati tengah dilengkapi oleh masyarakat Desa Riam Batu, yang didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sintang. Dalam beberapa tahun terakhir, AMAN terlibat langsung bersama masyarakat untuk menyusun profil, peta wilayah, hingga sejarah.

“Banyak sekali tantangannya ketika menyusun profil masyarakat adat. Target kami awal juli berkasnya sudah kami ajukan ke pemerintah,” kata Antong.

Antong mengapresiasi Pemkab Sintang menjadi yang pertama menerbitkan Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang kemudian diikuti kabupaten kota lainnya. Akan tetapi, implementasinya justru tertinggal dengan kabupaten lain. “Di kabupaten lain sudah ada wilayah adat yang punya SK bupati, bahkan dari kementrian. Sintang belum ada sama sekali. Tahun ini minimal ada dua SK yang dari bupati, salah satu Desa Riam Batu,” target Antong. “Kami mendorong komunitas adat yang telah terdaftar di PD AMAN Sintang untuk segera mengajukan permohonan.”

Kepala Desa Riam Batu, Sebastianus Muntai mengatakan saat ini pemerintah desa fokus dengan pengembangan kerajinan tangan dari bahan baku alam untuk menguatkan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah desa saat ini juga tengah menggodok sejumlah Perdes pengelolaan hutan adat yang tengah diusulkan untuk mendapatkan SK. “Perdes soal BumDes juga akan kami buat,” katanya. “Hutan dan kearifan lokal akan terus kami jaga.”

Selain itu, pemerintah desa dan perangkat adat telah menyepakati aturan untuk melindungi hutan adat yang tengah diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah. “Kalau ada warga yang menebang pohon atau berladang di wilayah adat tanpa izin, dikenakan sanksi. Bisa berupa denda uang, dan beberapa sanksi administrasi lainnya,” kata Muntai.

Komitmen Tolak Sawit

Perjuangan masyarat adat dayak seberuang dalam mempertahankan hutan tercatat bukan hanya setelah muncul putusan MK dan Perda pengakuan pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat. Jauh sebelum itu, masyarakat sudah memperjuangkan kawasan hutan dan lahan tidak jatuh ke tangan korporasi sawit.

Pada medio 2010, misalnya, belasan warga dari delapan desa—yang masuk dalam Kawasan Lingkar Kelam—mendatangi kantor para wakil rakyat yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang. Kedatangan masyarakat itu untuk menyatakan sikap menolak perusahaan sawit masuk ke desa mereka.

Masyarakat menganggap, perkebunan sawit menyebabkan keresahan di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Selain itu, masyarakat juga tidak ingin wilayah hutan yang terdiri dari perkebunan karet, pertanian dan hutan peyangga yang menjadi penopang semua aspek kehidupan masyarakat hilang.

Sembilan tahun berselang, komitmen itu masih dipegang teguh oleh masyarakat, meski tak sedikit warga yang tergiur dengan janji manis korporasi.

“Sudah ada dua perusahaan yang mencoba untuk mendekati warga, tapi kami tolak. Warga diming-imingi menjadi karyawan, semua fasilitas dipenuhi,” kata H. Miank.

Silvester Anser Urep, Dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Tanjungpura mewanti-wanti masyarakat Desa Riam Batu agar tetap teguh akan komitmen menolak sawit, supaya kelestarian kawasan Bukit Saran tidak rusak akibat ekspansi sawit.

“Hutan, kalau dirambah sembarangan, akan murka. Bentuknya, bisa berupa banjir, longsor bencana lainnya. Termasuk hilangnya sumber mata air,” kata Anser mewanti-wanti masyarakat dan perangkat Desa Riam Batu.

Pada tahun 2016 silam, bencana tanah longsor tercatat pernah melanda Desa Riam Batu yang mengakibatkan PLTMH di Dusun Lebuk Lantang rata tertimbun tanah. Tidak ada korban jiwa. Akan tetapi, masyarakat merugi ratusan juga rupiah karena kehilangan sumber energi sebesar 10 KW yang mensuplay 14 rumah.

Bencana longsor terjadi di hutan penyangga Bukit Saran, tepatnya sekitar 3 Kilo meter dari pemukiman penduduk. Longsoran tanah bercampur batu menutup aliran sungai Rusa hingga menghancurkan bendungan dan mesin pembangkit yang dibeli dan dibangun oleh masyarakat secara swadaya berkat dana pinjaman CU. Pasca bencana tanah longsor, sepekan kemudian masyarakat menggelar ritual adat Nyengkelan Tanah.

Hilangnya sumber energi penerangan pasca PLTMH diterjang tanah longsor, membuat lembaga yang peduli akan keberlangsungan hidup masyarakat adat kemudian bersatu. Di tahun 2016, CUKK bersama K77 dan AMAN Kalbar mengakses pendanaan Milenenium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) dengan membentuk Konsorsium Ekonomi Hijau(Kujau) Kalbar. Melalui dukungan itu, di Desa Riam Batu terbangun 2 unit PLTMH, satu unit pipanisasi air bersih dan dua unit Homestay untuk ekowisata.

Anser Urep, kembali mewanti-wanti masyarakat agar jangan sampai menyerahkan lahan dan hutan kepada korporasi. Menurutnya, dibalik ingar bingar sawit justru menyimpan banyak masalah di masyarakat. Setidaknya, Anser menyebut ada 10 potensi masalah yang bakal timbul ketika lahan dan hutan berlaih fungsi. Bukan hanya soal hilangnya habitat flora dan fauna, sumber bencana, tapi juga menjadi sumber konflik horizontal antar masyarakat dan perusahaan.

“Bahkan data kasus kejatahan di sekian Polsek di Kalbar yang saya dapatkan, yang jadi tahanan itu pencurian buah sawit. Karena mereka tidak punya kebun, kalau tidak ada sawit mereka masih bisa berladang. Masih banyak sumber pehidupan lain,” kata Anser.

Anser meyakini, meski komitmen masyarakat yang menolak sawit tidak akan goyah meski komitmen itu tidak tertuang di atas. “Saya yakin. Apalagi masyarakat merasakan langsung manfaat dari keberadaan hutan sangat vital.  Hutan menyediakan lahan banyak sekali yang bisa digarap. Kalau di kebun sawit, pakis menjadi ekonomi mahal,” jelasnya.

Hasil Valuasi Ekonomi Lampaui PDRB Sintang

“Narasi pembangunan selama ini dianggap tidak pernah melirik masyarakat adat. Pemerintah dinilai selalu berorientasi terhadap korporasi,” kata Dr. Aziz Khan, anggota Tim Ekonomi AMAN yang juga senior Associate pada Conservation Strategy Found(CSF).

Lulusan Pasca Sarjana IPB bidang Kebjiakan dan Kelembagaan Kehutanan ini menegaskan narasi pembangunan yang selama ini dipakai pemerintah harus diubah. Menurutnya, sudah saatnya adat dalam narasi pembangunan. Aziz, punya alasan kuat kenapa narasi pembangunan harus diubah. Hal ini merujuk pada hasil studi ekonomi AMAN bekerjasama dengan peniliti Universitas Indonesia, UPB, Unpad, dan Untan terhadap valuasi ekonomi di enam wilayah adat di beberapa provinsi di Indonesia, satu di antaranya masyarakat adat dayak seberuang, Desa Riam Batu, Kecamatan Tempunak, Sintang. Baik Aziz maunpun Silvester Anser Urep keduanya merupakan tim dari peneliti studi ekonomi.

Hasil kajian valuasi ekonomi masyarakat adat seberuang, Desa Riam Batu menunjukan nilai sumberdaya alam dan jasa lingkungan mencapai 38,49 miliar per tahun. Angka ini terdiri atas nilai ekonomi produk SDA IDR 27,14 miliar dan IDR 11,35 miliar dari nilai jasa lingkungan. “Nilai jasa lingkungan tersebut merupakan nilai jasa dari hutan lindung yang ada dalam valuasi didekati dari hasil air dan hutan lindung yang digunakan untuk memasok PLTMH,” beber Aziz.

Menurut Aziz, ada 100 lebih komoditas jasa lingkungan dari ketergantungan masyakarat seberuang terhadap SDA dan lingkungannya. Namun, tidak semua komoditas itu divaluasi. Hanya enam komoditas saja yang terindetifikasi sebagai penggerak utama perekonomian.

Salah satunya air: sebagai komoditas dan jasa dari keberadaan hutan adat dan sebagai PLTMH.

Jika nilai total tersebut dirata-rata, nilai ekonomi per kapita wilayah adat seberuang sebesar Rp 36,45 juta pertahun, lebih tinggi dari nilai PDRB per kapita Kabupaten Sintang tahun 2016 Rp 27,89 juta. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sintang tahun 2017 sebesar Rp 2,03 juta perbulan. Lebih besar nilai ekonomi masyarakat adat dayak seberuang, Rp 3,04 juta perbulan.

“Persandingan angka ini menunjukan masyarakat adat memiliki keragaan ekonomi yang dalam kadar hitungan konservatif minimalis sekalipun hasil valuasinya dan pendapatan perkapita masyarakat adat masih jauh lebih menjanjikan, apalagi bila valuasinya diperluas. Kan masih banyak komoditas yang belum masuk hitungan,” beber Aziz.

Berdasarkan dari hasil studi ini, Aziz menyematkan harapan agar pemerintah menata ulang narasi pembangunan yang selama ini berorientasi terhadap korporasi dengan ragam keistimewaan investasi. “Sudah saatnya adat jadi narasi pembangunan. Masyarakat adat jangan disepelekan. Posisi tawar masyarakat adat seberuang sangat tinggi bila dihadapkan pada entitas korporasi,” kata pria yang pernah bekerja di Badan Litbang Kehutanan ini.

Aziz berharap studi ekonomi ini menjadi rujukan para pengambil kebijakan. Selain itu, dia juga merekomendasikan pemerintah agar fokus menyiapkan faktor pendukung perekonomian masyarakat agar lebih tumbuh dan berkembang, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. “Potensi yang divaluasi akan jauh dari optimal kalau infrastruktur tidak mendukung, selain jalan dan jembatan, pendidikan juga sangat penting,” ujarnya. “Jalan bagus, aspal curah, (tapi) curah hujan.”

Jarot Jawab Siap Terbitkan Wilayah Adat, Asal…

Bupati Sintang, Jarot Winarno menyebut hingga saat ini sudah ada enam SK yang ditandatanganinya sejak keluarnya Perda Kabupaten Sintang Nomor 12 tahun 2015 tentang  pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat.

“Kita sudah menerbitkan 6 SK. Empat (SK) kawasan eko budaya dan dua (SK) hutan desa. Dan kita siap menerbitkan wilayah adat semuanya selama itu masih ada di Hutan Produksi Lain (HPL). Kalau (usulan hutan adat ) di hutan menjadi kewenangan dinas provinsi,” kata Jarot.

Diakui Jarot, sejauh ini sudah ada beberapa hasil pemetaan partisipatif yang sudah diajukan untuk diterbitkan SK-nya. Seperti halnya yang kini tengah diperjuangkan oleh AMAN dan masyarakat adat dayak Seberuang. Selain itu, masyarakat dayak Udanum juga sudah menyerahkan peta hutan adat yang akan diusulkan.

“Soal peta wilayah masyarakat adat seberuang setelah dikoreksi, peta yang dibuat belum mencakup masyarakat adat seberuang yang di Sepauk. Hanya di Desa Riam batu. Untuk peta yang diajukan oleh Udanum, oleh ketua Ikadum mau dikoreksi lagi nanti diserahkan ulang,” beber Jarot.

Jarot menegaskan, selama hutan adat yang diajukan tidak masuk di dalam kawasan hutan, maka Pemkab Sintang akan tetap membantu menerbitkan SK. Namun, apabila wilayah yang diusulkan masuk dalam kawasan, maka Pemkab Sintang akan memberikan rekomendasi untuk diajukan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Jadi, saya mau inventarisir. Komitmen jelas, kita akan bantu mereka. Kita koordinasi dengan dinas kehutanan provinsi untuk ditindaklanjuti di KLHK,” jelasnya.

Atas hasil evaluasi tim studi AMAN, Jarot menyematkan harapan agar masyarakat yang diberi kewenangan untuk mengelola wilayah adatnya harus mampu menjaga kelestarian lingkungan. “Mereka pun mampu tumbuh harmonis dengan hutan, dan berpendapatan sangat tinggi. Jadi hasil valuasi itu tadi memperkuat komitmen bersama untuk kedepan terbentuklah wilayah adat,” harapnya. (*