Yohanes Rumpak Dukung Enam Peladang Dibebaskan

13

SINTANG- Yohanes Rumpak, anggota DPRD Provinsi Kalbar turut angkat suara terhadap enam peladang yang diadili di Pengadilan Negeri Sintang atas perkara pembakaran lahan.

Pria yang akrab disapa Bang RJ ini juga satu suara dengan tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dalam setiap kali turun aksi bela peladang. “Saya turut mendukung agar para peladang tersebut dapat bebas murni dari dakwaan yang ditimpakan kepada mereka,” jelasnya.

Anggota DPRD Kalbar dapil 7 menyematkan harapan hukum harus memberikan keadilan kepada peladang. Hakim diharapkan dalam mengadili peladang dapat menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pada perkara tersebut sebagaimana yang diatur UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” katanya mengutip Pasal 5 ayat (1).

Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris fraksi PDI Perjuangan Provinsi Kalbar ini menegaskan berladang pada Masyarakat Adat di Kalimantan Barat bukan hanya dipahami sebagai sebuah rutinitas penopang kehidupan ekonomi semata. Akan tetapi merupakan bagian dari budaya yang merupakan kearifan lokal masyarakat Dayak yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu.

Pola perladangan masyarakat adat kata RJ memperhatikan fungsi ekologis, ekonomis dan mitologis. Dari sisi ekologis memulai perladangan dengan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

“Sistem seperti ini tentu berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan, misalnya tidak mengerjakan ladang pada lahan yang kadar gambutnya tinggi. Dari mitologis dalam berladang harus mendengar petunjuk alam seperti suara burung, arah angin dan dilaksanakan secara adat,” ungkap RJ.

RJ kembali menegaskan, sistem perladangan bukan perusak lingkungan sehingga diperlukan perlakuan khusus kepada para peladang bergilir tersebut sesuai dengan Penjelasan pasal 69 ayat (2) UU nomor 32 tahun 2009.

“kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya,” jabarnya.

Bang RJ juga menambahkan contoh yang diamatinya, bahwa penegak hukum dan Forkopimda di kabupaten lain seperti Sekadau, Sanggau, Melawi, Landak secara sosiologis sudah sangat paham dan meletakkan peladang sebagai bagian dari penjaga keberlangsungan ketahanan pangan di daerah.”Tidak ada penahanan di kabupaten lain, mereka bisa menyelesaikan kasus serupa dengan lebih kekeluargaan,” tukasnya.